Ini Pandangan Muhlis Hafel Soal Koalisi Tiga Parpol Untuk Burhan

SOFIFI, ASPIRASIMALUT.COM – Meski tiga partai politik (Parpol), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Utara, DPW Partai Bulan Bintang (PBB), dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Malut telah mendeklarasikan koalisi untuk mengusung walikota Ternate, Burhan Abdurrahman sebagai Bakal Calon (Balon) gubernur provinsi Maluku Utara periode 2018-2023, pada Minggu (23/4) lalu. Namun, kualisi ketiga pasrtai ini, dinilai masih premature karena akan terganjal di ditingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ketiga partai tersebut. Demikian disampaikan dosen ilmu komunikasi politik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Muhlis Hafel saat dikonfirmasi, Reporter Aspirasimalut.Com, Senin (24/4).

Menurut Muhlis, meskipun sudah ada kualisi Parpol di daerah untuk mengusung kandidat sebagai calon gubernur, nantinya akan ditentukan oleh pengurus partai di tingkat DPP. Sebab, kata Dia, sistem partai politik di Indonesia saat ini masih bersifat sentralistik. “Apapun keputusan pengurus DPD maupun DPW, namun itu harus ada persetujuan dari DPP. Soal koalisi partai yang dibangun ditingkat pengurus DPD atau DPW akan tetapi harus tetap melakukan lobi ke DPP, sehingga mendapat persetujuan dari DPP untuk mengeluarkan rekomendasi calon,”ungkapnya.

Dikatakan, mestinya DPP memberikan ruang kepada pengurus partai di daerah untuk melakukan penjaringan dan menentukan calon gubernur. Sebab, itu justeru lebih bagus, karena pengurus di daerah lebih mengetahui figur-figur yang layak untuk dicalonkan sebagai gubernur.

Meski begitu, lanjut peraih doctor Ilmu Komunikasi Politik Universitas Indonesia ini, bahwa sekalipun sudah ada koalisi di daerah, yang menjadi ancaman saat ini partai politik masih ada tradisi penerimaan mahar dari figur-figur yang akan mencalonkan diri. “Inilah yang menjadi masalah bagi calon kandidat tertentu untuk melamar di partai. Sekarang tergantung kandidat itu, mampuh tidak menyiapkan mahar itu atau tidak. Saya, masih bisa katakan seperti itu, karena selama hal itu yang terjadi meskipun partai politik telah menyampaikan bahwa tanpa mahar, namun itu sangat sulit dihindari,”ujarnya.

Ia menegaskan, jika tiga partai PKB, PBB dan PKPI telah menyatakan sikap untuk mendorong Burhan Abdurrahman sebagai calon gubernur karena dinilai sukses membangun kota Ternate. “Akan tetapi persolannya ada di partai tingkat DPP, nanti apakah partai di daerah tetap mendorong ini atau tidak di pusat. Kalau koalisi telah dibangun, maka tinggal saja komitmen pengurus partai ini, untuk mendorong ini ke tingkat DPP. Bahwa inilah calon terbaik sebagai gubernur Maluku Utara, Dan harus mereka mampuh meyakinkan DPP,”tegasnya sembari kembali menegaskan dikhawatirkan ada figure lain yang masuk ke DPP dengan menggunakan mahar. “Kalau ada mahar dari kandidat lain, ini juga ancaman, makanya pengurus daerah harus dapat meyakinkan DPP dan melihat calon yang diusulkan pengurus daerah adalah figure terbaik,”pungkasnya.

Sekadar diketahui, kualisi partai ini berangkat dari kualisi Bintang Persatuan di DPRD Malut yaitu PKPI, PPP, PKB dan PBB yang berkekuatan 7 kursi, sehingga tersisa 2 kursi lagi untuk mengusung satu calon gubernur. Hanya saja, PPP belum menyatakan sikap untuk mengusung Burhan Abdurrahman di Pilgub 2018 mendatang.

Sementara itu, Ketua DPW PBB Malut Ahmad Djabib dalam orasi politiknya mengatakan, koalisi tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam rangka menghadapi Pilgub 2018 mendatang dan untuk PBB sudah diputuskan oleh DPC di 10 Kabupaten Kota. “Tapi nantinya kita ikuti mekanisme Partai untuk dibawah ke DPP, untuk dijadikan referensi DPP untuk memutuskan siapa yang akan direkomendasikan,”katanya.

Meski bagitu tahapan aspirasi dari Kabupaten Kota hanya mengusung satu nama Burhan Abdurrahman sebagai Cagub. Diakuinya indikator dari PBB di seluruh Kabupaten Kota menetapkan Burhan sebagai Cagub hanya satu tekad yang diinginkan rakyat. Djabib mengatakan, Kualisi ini berangkat dari satu Fraksi di DPRD Malut yang terdiri dari PBB, PKB, PKPI dan PPP. Dari tersisa PPP yang diharapkan ke depan dapat bergabung dengan kualisi ini.

“Dengan kualisi ini berarti kekuatan kursi di DPRD menjadi 7 kursi, tinggal ditambahkan 2 kursi lagi sehingga diharapkan Partai lain dapat ikut berpartisipasi untuk bersama -sama mengusung figur terbaik Malut,”pintahnya.

(bamz/blm)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA