SOFIFI,ASPIRASIMALUT – Koalisi Masyarakat Transparansi Maluku Utara (KMT-Malut) minilai rancangan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Malut tahun 2016 dan 2017 tidak berpihak kepada masyarakat. “APBD yang sehat berarti mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan program atau kegiatan terkait pelayanan dasar. Ketika belanja pegawai sudah melebihi 50% dari total belanja dalam APBD maka belanja untuk pembangunan akan sangat terbatas,”ungkap Ahmad Teng kepada redaksi Aspirasimalut.com, melalui press releasenya, Selasa (11/4).
Ahmad menyebutkan, dari analisis anggaran yang dilakukan KMT Malut, bahwa APBD Malut tahun 2017, ternyata belanja tidak langsung atau belanja yang tidak terkait langsung kepentingan masyarakat seperti gaji dan tunjangan masih lebih besar dibandingkan belanja langsung atau belanja yang terkait dengan kepentingan publik.
“Dari total APBD Rp 2,4 triliun lebih, sekitar Rp 1,3 triliun atau 60% dari total belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) seperti gaji dan tunjangan, sementara untuk Belanja Langsung (BL) hanya dialokasikan sekitar Rp 887 milyar lebih atau 40% dari total belanja daerah,”bebernya.
Menurutnya, besarnya alokasi anggaran untuk BTL dibandingkan BL menunjukkan masih rendahnya komitmen pemerintah daerah bagi pelayanan dasar untuk masyarakat sehingga mampuh mendesain peruntukan alokasi anggaran yang proporsional untuk kesejahteraan masyarakat.
Sehingga itu, Kata Dia, KMT-Malut merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Malut agar pelaksanaan anggaran konsisten mengacu pada target target kinerja pembangunan dalam RPJMD. Memperketat belanja perjalanan dinas aparatur yang tidak urgen dan berdampak pada kepentingan masyarakat lebih luas dan melakukan efesiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
“DPRD harus lebih berperan dalam pengawasan agar alokasi APBD benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menjawab persoaln dalam pemenuhan pelayanan dasar,’pungkasnya. (blm)
